MEMBANGUN DEMOKRATISASI DAN KOMUNIKASI POLITIK

MEMBANGUN DEMOKRATISASI DAN KOMUNIKASI POLITIK

oleh : Muh Rosyid, S.Pd, M.M.Pd.

I. Pengantar.



Negara Republik Indonesia yang terdiri dari ­+ 17.500 pulau terhampar dari Sabang sampai Merauke yang panjangnya kalau dibandingkan dengan Eropa antara Inggris dengan Rusia dan berbicara berbagai macam Bahasa Daerah serta terdiri dari berbagai macam Suku Bangsa adalah sesuatu yang mempunyai kebanggaan tersendiri. Kita ditakdirkan menjadi Bangsa plural / majemuk , tidak mudah mengelola negara dengan penduduk yang majemuk, kalau tidak dilandasi rasa nasionalisme yang tinggi akan terjadi perpecahan sebagaimana terjadi di Bosnia Harzegovina dan tetangga kita Timor Leste. Pernyataan Disraeli tahun 1948 bahwa “Right or wrong is my Country“ menjadi cikal bakal Nasionalisme Modern, namun kita sebagai bangsa yang besar telah memiliki Nasionalisme yang lahir dari landasan pergerakan pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda yaitu :

a. Satu Nusa.

b. Satu Bangsa.

c. Satu Bahasa.

Dengan semboyan tersebut sebagai perekat perjuangan untuk menuju Indonesia Merdeka.

Pada saat ini Bangsa Indonesia sedang diuji dengan krisis multidimensi yang sudah merambah kesemua bidang kehidupan termasuk merosotnya pemahaman akan Wawasan Nasionalisme atau Wawasan Kebangsaan, serta merosotnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, sehingga Wawasan Kebangsaan yang merupakan pandangan sikap dan perilaku untuk terus mencintai dan merasa memiliki bangsa dalam berbagai dimensi pluralistik perlu ditumbuhkan kembali.

Dengan dibangunnya rasa nasionalisme yang merupakan jantung yang akan terus memompa peredaran darah nasionalisme Bangsa Indonesia yang bisa dijadikan kekuatan sinergis untuk membangun bangsa ini menjadi besar, bermartabat, sejahtera lahir dan batin yang tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).



II. Idealisme Versus Progmatisme.

Istilah demokrasi yang berarti “Pemerintahan Rakyat, Dalam webster’s Collegiate Dictionary“ Sukarna 1981 didapat keterangan bahwa demokrasi berasal dari kata Demos dan Cratein (bahasa Yunani) yang berarti rakyat dan kekuasaan.

Menurut Mac Person dalam bukunya “The world of Democraty (969)“ bahwa Pemerintahan Rakyat sebagai subyek bukan obyek.

Ketika suatu negara jumlah penduduknya kecil demokrasi dilaksanakan secara langsung yaitu rakyat memilih langsung Pemerintahan yang diinginkan, namun pada saat negara yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak demokrasi yang dipilih adalah demokrasi tidak langsung.

Suara rakyat diberikan melalui partai politik sebagai mandat rakyat untuk melaksanakan pemerintahan dan mengatur negara yang diselenggarakan melalui Pemilihan Umum.

Ada beberapa fungsi Partai Politik antara lain :



1. Pendidikan Politik (Political Education) biasanya diberikan kepada kader partai yang meliputi visi, misi, tujuan dan program partai di samping ilmu lain yang menunjang terhadap kekuatan partai.

Pendidikan politik ini biasanya diberikan pada partai kader sehingga anggota partai memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai lain dengan partai massa yang memobilisasi massa hanya pada saat dibutuhkan.

Bagaimana dengan yang ada dikita ?



2. Sosialisasi politik (Political Sosialization).

Sosialisasi politik erat hubungannya dengan komunikasi politik dengan komunikasi berbagai nilai-nilai demokrasi dapat dikemas kedalam pesan politik yang akan memiliki implikasi politik terhadap warga masyarakat sehingga Parpol akan sukses meraih massa.

Namun sering terjadi fenomena membiasnya fungsi komunikasi dan sosialisasi politik. Sehingga pesan keputusan politik kurang dipahami oleh kehidupan rakyat seperti : kenaikan harga BBM, bantuan langsung tunai dan lain-lain.



3. Memperjuangkan kepentingan rakyat (interest articulation).

Kepentingan rakyat itu berbeda-beda seperti kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya, misal kepentingan kaum buruh menginginkan kesejahteraan keluarga itulah yang harus diperjuangkan oleh partai demikian juga dengan petani misalnya menginginkan harga pupuk murah dan hasil pertanian harganya bisa lebih tinggi dibanding biaya operasional, dari keinginan-keinginan tersebut yang harus diperjuangkan oleh partai.



4. Pemilihan pemimpin-pemimpin politik (Political selection).

Pemilihan pemimpin politik merupakan syarat mutlak dalam kehidupan partai politik, baik yang duduk di eksekutif seperti Presiden, Gubernur dan Bupati demikian juga yang duduk di legislatif tingkat II, tingkat I dan DPR pusat.



5. Melakukan tata hubungan politik (Political comunication).

Tata Hubungan ini sangat diperlukan bagi pemimpin-pemimpin politik dengan pemerintah maupun pemimpin-pemimpin partai politik dengan rakyat sebagai konstituen sebagaimana pendapat Jurgen Habermas dalam (piliang 2000 ; 104) bahwa komunikasi adalah upaya untuk mencapai. konsensus bersama, dalam memecahkan berbagai persoalan dan tujuan bersama lewat cara argumentasi yang rasional dan dalam ranah demokrasi dan kehidupan politik tentu konsensus itu dicapai melalui komunikasi politik.



Kalau dikalangan akar rumput terkadang ada istilah bahwa politik itu kotor menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (Machiavelli) itu adalah pendapat yang tidak selamanya benar.

Idealnya politik merupakan sarana yang baik untuk menuju konsensus dan partisipasi masyarakat yang demokratis itu bisa dilaksanakan apabila politik dijalankan dengan etika politik termasuk komunikasi politik yang demokratis dan kondusif.

Adapun indikatornya adalah : terbuka, inklusif, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, dialektik-dialogis, bebas tekanan/paksaan serta dalam koridor mentaati konsensus dan aturan main yang telah ditetapkan bersama.

Proses demokrasi di negeri ini sejak terjadi reformasi bergulir menunjukkan terjadinya dinamika yang menggembirakan.

Hal itu ditandai dengan suksesnya Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada langsung Gubernur dan Bupati sehingga Negara bila dinilai dunia internasional sebagai “New State of Demokracy“ termasuk Pilkada langsung Bupati Kebumen tanggal 05 Juni 2005 berjalan aman dan sukses.